Contoh Soal PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah dan PPN

Konten [Tampil]

Contoh soal pph pasal 22 bendaharawan pemerintah harus dicatat oleh perusahaan disebabkan adanya indikasi penambahan manfaat ekonomis. Pengertian penghasilan adalah segala bentuk penambahan aset yang bertujuan meningkatkan kekayaan seseorang baik berasal dari indonesia atau dari luar negeri.

Jurnal ppn dan pph pasal 22 dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat dan daerah bertujuan agar transaksi kepada pemdes dan pemkot dipermudah. PPh terutang pada saat dilakukan perjanjian kerjasama atau pembelian aset tertentu untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh lawan transaksi entitas.

Perhitungan pph pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah bagi wajib pajak yang belum memiliki npwp akan dikenakan tarif 2x lipat lebih tinggi. Pihak pemotong pajak penghasilan akan memberikan ssp atau surat setoran pajak yang dapat dijadikan kredit pajak ketika ingin melaporkan spt tahunan badan.

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 22 terdiri dari transaksi impor barang, pembelian barang dari bendaharawan pemerintah, bumd dan bumn, industri seperti semen, otomotif, baha serta farmasi. Tarif pph pasal 22 bagi wajib pajak yang tidak memiliki npwp dikenakan kenaikan pph terutang sebesar 2kali lipat.

Pertanyaan tentang pajak penghasilan (pph) pasal 22 bendaharawan pemerintah dikaitkan dengan batas maksimal pembelian barang sekali transaksi. PPn dan PPnbm yang dipotong oleh instansi pemerintah daerah dan pusat dapat dimintakan surat setoran pajak untuk dilakukan restitusi serta kompensasi perpajakan.

Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pph pasal 22 diwajibkan menjalankan transaksi sesuai prosedur yang berlaku. Cara menghitung harga produk sebelum ppn perlu dipertimbangkan karena pajak pertambahan nilai harus disetorkan ke kas negara maksimal akhir bulan berikutnya.

Baca Juga: Download Database Kosong PPh Pasal 22

Contoh Soal Perhitungan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah

Contoh soal perhitungan pph pasal 22 bendarawan pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan diantaranya batas minimal agar transaksi dipotongkan pajak penghasilan adalah Rp 2.000.000 dan bukan merupakan transaksi yang terpisah-pisah serta melaporkan ppn dengan kode faktur 030.

Contoh soal pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah akan langsung memotongkan ppn ketika lawan transaksi melaporkan spt masa. Surat keterangan beban pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai dijadikan bukti ketika perusahaan tidak memungut transaksi tersebut.

Contoh soal dan jawaban pph pasal 22 terjadi pada CV Staff Accounting yang menerima pesanan dari pemkot surabaya senilai Rp 5.200.000. Berapakah pajak penghasilan terutang dan buatlah jurnal pada saat menerima penghasilan dan menerima surat setoran pajak dari instansi pemerintah pusat dan daerah tersebut?

Baca Juga: Tabel Tarif PPh Pasal 22 Lengkap

Perhitungan PPh Pasal 22 Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah

Perhitungan pph pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah akan dikenakan tarif sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pph 22 bagi wajib pajak yang belum memiliki npwp adalah dinaikan sebesar 100% dari pph terutang dan diperkenakan untuk direstitusi ketika mendaftarkan npwp.

Objek pajak penghasilan pasal 22 terdiri dari transaksi dengan beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah, impor dan ekspor barang, transaksi dengan beberapa industri tertentu. Adapun cara menghitung pph 22 dan ppn yang harus dipungut oleh perusahaan ketika bertransaksi dengan pemkot dan pemdes sebagai berikut:

PPh Pasal 22 Terutang = Rp 5.200.000 x 1,5%
PPh Pasal 22 terutang = Rp 78.000

PPN Keluaran yang dipungut = Rp 5.200.000 x 10%
PPN Keluaran yang dipungut = Rp 520.000

Jurnal pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dianggap juga melakukan setoran pajak pertambahan nilai. Perusahaan harus memberikan faktur pajak dengan kode 020. Kesalahan dalam memberikan kode faktur pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan.

Adapun jurnal pph pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
01/08/2022	Kas	Rp 5.122.000
	PPh Pasal 22 Dibayar Dimuka	Rp78.000
	PPN Masukan	Rp 520.000
	Penjualan		Rp 5.200.000
	PPN Keluaran		Rp 520.000
	(Jurnal pembayaran barang dagang oleh pemerintah daerah)

Baca Juga: Cara Menghitung Pajak Impor Barang dari Luar Negeri

Demikian contoh soal pph pasal 22 bendaharawan pemerintah dan pemotongan ppn oleh instansi pemerintah seperti bumn dan bumd. Bagaimana perhitungan tarif pph 22 terutang bagi wajib pajak yang belum memiliki npwp diwajibkan untuk dipotongkan lebih tinggi sebesar 100% dari pph terutang.