Contoh Soal PPh Pasal 22 dan PPn Bendaharawan Pemerintah

Konten [Tampil]

Contoh soal pph pasal 22 dan ppn bendaharawan pemerintah merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang harus dipotongkan dari tagihan perusahaan kepada bumn dan bumn. Siapa saja pemungut pph pasal 22 yaitu seluruh pihak yang ditunjuk oleh menteri keuangan seperti agen tunggal pemegang merek.

Cara menghitung ppn dan pph pasal 22 bendaharawan pemerintah dan bumd hendaknya dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh entitas. Pengertian pajak penghasilan pasal 22 adalah iuran yang dibayarkan perusahaan karena melakukan transaksi perdagangan import dan pemerintah.

Perhitungan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 memiliki tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Bagi perusahaan yang belum memiliki npwp akan dikenakan tarif 2 kali lipat dari jumlah pph terutang pada periode tersebut. Akuntansi perpajakan berguna untuk materi brevet pajak a dan b.

Siapa Saja Pemungut PPh Pasal 22

Siapa saja pemungut pph pasal 22 adalah seluruh badan usaha yang ditunjuk langsung oleh menteri keuangan dan bendaharawan pemerintah dalam rangka menjalankan arus kas operasional. Subyek pajak adalah seluruh pihak yang harus membuat bukti potong dan menyetorkan pajak kepada kas negara.

Pemungut pph pasal 22 adalah seluruh wajib pajak yang telah diperintahkan oleh menteri keuangan dalam rangka menyediakan layanan impor dan pembebanan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai adalah seluruh tambahan manfaat ekonomis yang didapatkan dari rantai distribusi produk dan jasa.

Siapa saja pemungut pajak penghasilan pasal 22 merupakan perpaduan antara pihak swasta dan pemerintahan. Wajib pajak badan usaha swasta yang wajib memotong pph pasal 22 adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang kertas, baja dan otomotif serta agen tunggal pemegang merek dagang.

Baca Juga: Contoh Perhitungan Jangka Waktu Jatuh Tempo Wesel Tagih

Contoh Soal PPn dan PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah dan Bumn

Contoh soal ppn dan pph pasal 22 bendaharawan pemerintah dan bumn hanya diberlakukan bagi entitas yang melaksanakan kegiatan jual beli barang dan jasa untuk kegiatan operasionalnya. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 bagi yang tidak memiliki npwp adalah 100% dari jumlah pph terutang.

PPh pasal 22 yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan atas transaksi bendaharawan pemerintah adalah transaksi yang memiliki nilai kurang dari Rp 2.000.000 dan Rp 10.000.000 untuk transaksi perdagangan barang dan jasa terhadap perusahaan bumn dan bumd pemerintah pusat dan daerah.

Contoh soal pph pasal 22 dan ppn terjadi pada CV Staff Accounting yang menerima pesanan pemerintah kabupaten semarang senilai Rp 7.500.000. Tentukan jumlah kas yang diterima perusahaan ketika dilakukan pelunasan tagihan dan jurnal transaksi yang dibuat oleh CV Staff Accounting.

Baca Juga: Contoh Kasus Penggabungan Usaha Metode Polling of Interest

Jurnal dan Cara Menghitung PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah

Cara menghitung pph pasal 22 bendaharawan pemerintah dan instansi bumn harus mengecualikan transkasi yang telah dipotong pajak penghasilan. PPh pasal 22 impor akan terutang dan wajib dilunasi pada saat pembayaran bea masuk atas produk yang telah diperjualbelikan melalui pelabuhan.

Jurnal dan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 terjadi pada kegiatan impor, pembelian produk dari wajib pajak tertentu dan barang mewah. Saat terutangnya pph pasal 22 bendaharawan pemerintah adalah pada saat pelunasan tagihan yang akan dilaksanakan sesuai arus kas entitas.

Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi jual beli dengan bendaharawan pemerintah atas kuasa pengguna anggaran adalah 1,5% dari dasar pengenaan pajak. Perbedaan pajak final dan pajak tidak final adalah boleh dan tidaknya dijadikan kredit pajak pada saat pembuatan spt tahunan badan.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit
31/08/2022	Piutang Dagang	Rp 8.250.000
	Penjualan		Rp 7.500.000
	PPN keluaran Pemungut		Rp 750.000
	(Jurnal penyerahan barang)
10/09/2022	Kas	Rp 7.387.500
	PPh Pasal 22 Dibayar Dimuka	Rp 112.500
	PPN Keluaran Pemungut	Rp 750.000
	Piutang Dagang		Rp 8.250.000
	(jurnal Pelunasan Tagihan)

Baca Juga: Contoh Soal Pendapatan Deposito Berjangka dan Jawabannya

Demikian contoh soal pph pasal 22 dan ppn bendaharawan pemerintah akuntansi perpajakan. Materi akuntansi perpajakan terdiri dari kup, pajak orang pribadi dan pajak badan. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki npwp akan dikenakan tarif sebesar 100% dari pph terutang yang harus dibayarkan periode tersebut.