Contoh Soal PPh Pasal 21 Upah Borongan dan Harian

Konten [Tampil]

Contoh soal pph pasal 21 upah borongan dan harian akan dikenakan pajak penghasilan ketika mencapai batas penghasilan kena pajak. Adanya kewajiban pembukuan bagi wajib pajak badan membuat perusahaan harus mempertimbangkan adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiksal negatif atas deductible expance.

Contoh soal pph pasal 21 upah harian, upah mingguan dan upah yang dibayarkan per bulan harus dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Keterlambatan lapor pajak penghasilan pasal 21 akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000 dan sanksi 2% per bulan setelah diterbitkan SKPKB.

Soal dan jawaban pph pasal 21 upah borongan yang diberikan secara harian, bulanan dan mingguan terdapat batasan yang dipenuhi perusahaan. Perhitungan pph pasal 21 untuk pengisian form 1721 A1 akan dilaksanakan pada bulan Desember atau bulan dimasa karyawan berhenti bekerja atau pensiun.

Pengertian Sistem Upah Borongan dan Contohnya

Pengertian sistem upah borongan menurut para ahli adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang bisa menyelesaian tugas berdasarkan jumlah yang ditargetkan. Bagaimana cara penggunaan upah borongan dalam sebuah pekerjaan dilaksanakan melalui penetapan jumlah target yang harus diselesaikan pekerja.

Contoh sistem upah borongan dapat terjadi ketika perusahaan memiliki permintaan barang yang lebih banyak daripada penawarannya. Pekerja upah borongan akan melaksanakan tugas untuk membuat barang sebanyak-banyaknya dalam rangka memperoleh upah mingguan, upah harian dan upah bulanan.

Pengertian sistem upah botongan menurut para ahli adalah hak pekerja atas pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Pekerja akan memperoleh upah sesuai jumlah pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Upah borongan memiliki kekurangan yaitu kualitas produk yang dihasilkan mungkin tidak sesuai standar perusahaan.

Baca Juga: Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan di Perpajakan

Contoh Soal PPh Pasal 21 Upah Mingguan, Upah Harian dan Upah Bulanan

Contoh soal pph pasal 21 upah mingguan, upah harian dan upah bulanan hendak menjadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam memberikan insentif pajak. Bagaimana cara penggunaan upah borongan dalam sebuah pekerjaan hanyalah ditentukan berdasarkan jumlah pekerjaan yang terselesaikan.

Soal dan jawaban pph pasal 21 upah borongan dapat dibayarkan perusahaan pada saat seluruh pekerjaan telah berhasil diselesaikan. Perhitungan pph 21 pegawai tidak tetap dibayar bulanan menjadi prioritas karena mungkin dijadikan tambahan insentif pajak bagi karyawan tersebut.

Nah, Contoh soal pph pasal 21 upah borongan terjadi ketika Staff Accounting memperoleh pekerjaan dengan gaji sebesar Rp 350.000 perhari. Staff Accounting berstatus belum nikah dan berhasil menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 25 hari. Berapahkah pajak penghasilan yang terutang?

Baca Juga: Cara Melakukan Koreksi Fiskal dari Laporan Posisi Keuangan

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Upah Borongan

Contoh perhitungan pph pasal 21 upah borongan biasanya dikenakan bagi karyawan yang berstatus tidak tetap. Penghasilan pegawai harian, tenaga kerja lepas, penerima upah satuan dan upah borongan dapat diberikan setelah perusahan memotongkan pajak penghasilan 21 yang terutang.

Cara menghitung pph pasal 21 upah satuan dan upah harian dapat dilaksanakan dengan mengetahui status perkawinan dan kepemilikan anak. Penghasilan tidak kena pajak akan semakin besar ketika pekerja sudah nikah dan memiliki anak maksimal 3 tanggungan beserta istrinya. 

Adapun cara perhitungan pph pasal 21 upah borongan dan upah harian sebagai berikut:

Upah sampai 25 Hari	Rp 8.750.000
PTKP (Rp 54 Juta / 360 * 25)	Rp 5.192.308
PKP	Rp 3.557.692
PPh Pasal 21 Terutang	Rp 177.885

Cara Input Daftar Pemotongan Pajak Upah Borongan

Cara input daftar pemotongan pajak satu masa pajak bagi pegawai harian yang menerima upah borongan harus dilaksanakan setiap bulannya. Pihak akuntan perusahaan harus menyetorkan pajak penghasilan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk menghindari dikenakannya sanksi perpajakan.

Adapun cara input daftar pemotongan pajak satu masa pajak upah borongan hanya dapat dilaksakan setelah proses perhitungan PPh pasal 21 diatas. Berikut langkah memasukan bukti potong pph pasal 21 karyawan tidak tetap.

1. Masuk ke aplikasi E-SPT PPh pasal 21.
2. Pilih menu isi Spt > Daftar Pemotongan Pajak > Satu Masa Pajak.
3. Klik Tambah > Masukan Jumlah penghasilan bruto dan pph 21 terutang.
4. Setelah semua terisi. Maka, Klik Simpan.

Baca Juga: Cara Install Aplikasi Espt Pph Pasal 21 dan 26 Terbaru

Demikian contoh soal pph pasal 21 upah borongan dan harian semoga pihak akuntan dapat menyelesaikan proses penggajian karyawan sampai batas pelaporan pph pasal 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.